RSM ONLINE | Dalam rangka melindungi hak para nelayan,DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang alami seperti kelangkaan BBM Bersubsidi, mahalnya biaya operasional melaut, hingga pemanfaatan benih lobster yang regulasinya membingungkan.
Langkah konkrit awal yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi melalui komisi III yakni menerima masukan dalam Audiensi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Kegiatan berlangsung dengan lancar digedung DPRD, jalan jajaway, Desa Citepus Pelabuhan ratu pada Jumat (03/07/2026).
Ketua Komisi III, Hera Iskandar menyampaikan bahwa persoalan dan masukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat,kami akan memberikan rekomendasi melalui pimpinan DPRD agar aspirasi nelayan dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat." Ucapnya.
Lanjutnya,Persoalan yang dihadapi oleh para nelayan begitu kompleks. Ditengah pendapatan yang tidak menentu,serta dibebani oleh biaya operasional yang tinggi.
“Pada prinsipnya DPRD prihatin terhadap beban yang dihadapi nelayan. Kami ingin memastikan apakah regulasi yang dibuat benar-benar sejalan dengan kondisi masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Posting Komentar